Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Pengaduan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan, pers di Indonesia adalah pers paling bebas dan berkembang di Asia Pasifik. Pers Indonesia di dunia hanya kalah dengan Afrika Selatan. Begitu pesatnya perkembangan kebebasan pers di Indonesia membuat semakin rentannya aksi kekerasan terhadap para jurnalis. Agus menjelaskan, angka kekerasan terhadap wartawan di Indonesia tercatat tinggi. Hal ini dinilai wajar lantaran Indonesia memiliki wilayah yang luas meliputi dari Sabang sampai Merauke, dengan negara kepulauan berpenduduk lebih dari 200 jiwa. Sehingga, advokasi terhadap jurnalis perlu dilakukan meski itu juga tergantung dari pribadi jurnalis itu sendiri. "Advokasi terhadap wartawan diberikan kalau wartawannya setuju untuk di advokasi. Kalau wartawannya diam-diam saja mau damai-damai saja, ya enggak bisa di advokasi," ujar Agus dalam sebuah diskusi bertema 'Kode Etik dan Kekerasan Terhadap Wartawan' di kampus Universitas Dr Moestopo Beragama, Jalan Hang Lekir I/8, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12). Agus menambahkan, asosiasi wartawan juga harus membentuk lumbung dana, lantaran proses advokasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. "Jadi kita juga harus punya dana, keperluan advokasi membutuhkan biaya banyak," sambungnya. Sementara itu, Anggota Divisi Penguatan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Mustaqim menuturkan, mekanisme perlindungan pertama terhadap jurnalis adalah kode etik. Menurutnya, selama jurnalis menaati kode etik jurnalistik, maka akan dapat meminimalisir kekerasan terhadap jurnalis itu sendiri. Jurnalis yang tidak memberitakan sesuai dengan kode etik, membuat berita bohong ataupun fitnah lanjut Mustaqim, berpotensi mengalami intimidasi. "Jadi, perisai diri paling utama agar seorang jurnalis tidak menerima intimidasi atau ancaman yaitu kita bekerja sesuai dengan standar kode etik yang telah disepakati bersama," terangnya.